{"id":1192,"date":"2024-04-13T17:59:40","date_gmt":"2024-04-13T17:59:40","guid":{"rendered":"https:\/\/puslatnas.info\/?p=1192"},"modified":"2024-04-13T17:59:40","modified_gmt":"2024-04-13T17:59:40","slug":"sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-pekerjaan-jasa-konstruksi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puslatnas.info\/index.php\/2024\/04\/13\/sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-pekerjaan-jasa-konstruksi\/","title":{"rendered":"Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi"},"content":{"rendered":"

\"Sosialisasi<\/h3>\n

Bimtek Sosialisasi Jasa Konstruksi<\/h3>\n

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 Tentang Jasa Konstruksi<\/a>. Di dalam UU Cipta Kerja, terdapat 7 UU Sektor PUPR. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Sedangkan pada UUJK terdapat 33 Pasal yang melingkupi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota\/Kabupaten, perizinan berusaha, kualifikasi usaha, penghapusan usaha penyediaan bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi. Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terdapat 10 Pasal UU tentang Jasa Konstruksi yang diamanatkan untuk diatur kedalam peraturan pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja.<\/p>\n

Selanjutnya, terdapat 5 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang terkait sektor Jasa Konstruksi, yakni<\/h3>\n

1<\/strong>. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<\/p>\n

2<\/strong>. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.<\/p>\n

3<\/strong>. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.<\/p>\n

4<\/strong>. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah.<\/p>\n

5<\/strong>. Dan Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas.<\/p>\n

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 Tentang Bimtek Sosialisasi Jasa Konstruksi<\/h3>\n

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Substansi utama pengaturan ini meliputi: Kemudahan perizinan berusaha melalui penghapusan izin usaha jasa konstruksi, pengajuan perizinan berusaha, yang meliputi Sertifikasi Badan Usaha, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (SKK Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui satu pintu Online Single Submission (OSS).<\/p>\n

Oleh karena itu Lembaga (Puslatnas<\/strong><\/a>), dan Lembaga lainnya, akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait dalam rangka memaksimalkan kemampuan dan pemahaman peserta Bimtek.<\/p>\n

Untuk informasi lebih lanjut dan jadwal pelaksanaan Bimtek :<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan \/ Bimbingan Teknis <\/h3>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t