Pedoman Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Pedoman Barang Milik Daerah  merupakan pedoman penting bagi instansi pemerintah daerah dalam mengelola BMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (di singkat Permendagri 19/2016) menjadi acuan penting bagi instansi pemerintah daerah dalam mengelola asetnya.

Peraturan ini mengatur segala hal terkait barang milik daerah (BMD), mulai dari pengadaan, pencatatan, hingga pemanfaatannya.

Memahami cakupan Pedoman Barang Milik Daerah :

• Penggolongan dan kodefikasi BMD: Peraturan ini mengelompokkan BMD berdasarkan jenis, fungsi, dan wujudnya, serta menetapkan kode untuk setiap kelompok.
• Perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD: Instansi pemerintah daerah harus menyusun rencana kebutuhan BMD dan menganggarkannya secara memadai.
• Pengadaan BMD: Proses pengadaan BMD harus di lakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
• Pencatatan dan pembukuan BMD: BMD harus di catat dan dibukukan secara tertib dan sistematis.
• Penggunaan BMD: BMD harus di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta di optimalkan pemanfaatannya.

Dengan memahami dan menerapkan peraturan ini secara konsisten, di harapkan pengelolaan BMD di daerah dapat menjadi lebih tertib, akuntabel, dan transparan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut dan jadwal pelaksanaan Bimtek :

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis