Diklat Penanaman Modal

Bimbingan Teknis Penanaman Modal / Investasi membentuk suatu tahapan awal dalam proses pembangunan yang strategis.

Karena hal ini harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi dengan bertujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka di perlukan suatu sinkronisasi, koordinasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah.

Pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai dasar pengaturan investasi.

Para investor dalam negeri tergerak untuk ikut berkiprah, maka di buatlah UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Dengan hadirnya Undang-undang tersebut di bentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Di pemerintah pusat di bentuk suatu lembaga yang di namakan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1977 Juncto Kepres No 33 Tahun 1981 tentang BKPM.

Surat izin PMA di berikan oleh Presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya di keluarkan oleh BKPM atas nama Presiden.

Untuk melaksanakan tugas di Bidang Penanaman Modal salah satu fungsinya: melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka membentuk dan mengembangkan Manajemen di bidang Penanaman Modal tentunya diperlukan Pelatihan / Bimbingan Teknis (Bimtek) / Diklat dibidang Penanaman Modal.

Materi Diklat / Bimtek Penanaman Modal antara lain sebagai berikut :

1. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
2. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
3. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
4. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
5. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Manajemen Penanaman Modal Daerah 
6. Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
7. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
8. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
9. Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)